Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan suatu usaha untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan cara mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, peraturan mengenai pemerintahan daerah silih berganti sesuai dengan perkembangan zaman. Pasca reformasi, undang-undang tentang pemerintahan daerah pertama kali ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Saat ini berlaku  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan perubahan sebanyak dua kali. Buku ini memuat himpunan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah yang berisikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 beserta dengan peraturan-peraturan perubahan yang mengikutinya yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 sebagai perubahan yang pertama dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan yang kedua. Dilengkapi dengan bagan yang akan memberikan gambaran sederhana mengenai materi peraturan perundang-undangan pemerintahan daerah.